Jumat, 03 Desember 2021 14:59 WIB

Breaking News

KPK Jerat Eks Sekretaris MA Jadi Tersangka di Pengujung Era Agus Rahardjo

Redaktur: MTO

TERSANGKA - Nurhadi, mantan sekretaris Mahkaman Agung (MA)

Kopisusu.id - Periode pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah nakhoda Agus Rahardjo beberapa hari lagi habis. Meski demikian, tetap setel kenceng. Buktinya, lembaga antirasuah itu menetapkan bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata di MA. "KPK meningkatkan penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Senin (16/12/2019).
Nurhadi yang menjabat sekretaris MA pada kurun 2011-2016 diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pengaturan perkara di MA pada 2016. Kasus ini terungkap pada 2016. KPK melakukan OTT yang menjerat Edy Nasution selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Doddy Aryanto Supeno, pegawai PT Artha Pratama.

Selain Nurhadi, KPK juga menetapkan Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Rezky disebut sebagai menantu Nurhadi. Akibat perbuatannya, Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 Ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Hiendra disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara suap terkait pengurusan perkara yang dilakukan sekitar 2015-2016 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja ke KPK," jelas Saut. Nah, semoga KPK yang sebentar lagi berganti pimpinan masih terus menunjukkan taringnya. Dan, berharap koruptor jera dan korupsi di Indonesia menurun. (mto)

nurhadimahkamah-agungtersangka

Baca Juga

Berita Lainnya