Jumat, 10 Juli 2020 02:58 WIB

Nasional

KPK: OTT Tidak Harus Penyadapan

Redaktur: MTO

TANPA SADAP - Lili Pintauli Siregar

Kopisusu.id - Dua hari berturut-turut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Selasa (7/1/2020), Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan sejumlah orang diamankan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Saiful ditetapkan sebagai tersangka. Sehari kemudian, Rabu (8/1/2020) OTT kembali terjadi. Kali ini, kakap. Salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Wahyu Setiawan (WS) terkena OTT.

’’Iya OTT. Kemarin (Selasa, Red), Sidoarjo dan tadi siang (Rabu, Red) KPU nas komionser. WS,’’ tulis Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada kopisusu.id melalui WA, Rabu (8/1/2020) sore.
Apakah OTT dilakukan setelah penyadapan sehingga meminta izin Dewan Pengawas KPK? ’’Kan soal OTT tidak harus sadap. Bisa karena dikuntit, bisa karena pengembangan. Sadap hanya salah satu alat, tapi bangun konstruksi kasus bisa lama,’’ terangnya.

Dalam aturan baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK, memerlukan izin dari Dewan Pengawas KPK untuk melakukan penyadapan. "Penyadapannya yang lama, sebelum pelantikan Dewan Pengawas itu kan informasi yang sebelumnya, sudah lama," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta (8/1/2020).

Seperti OTT sebelumnya, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap mereka yang terjaring OTT. Setelahnya KPK akan mengumumkan status hukum dari mereka.
Seperti diberitakan, KPK akhirnya menetapkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai tersangka. Orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, itu disangka menerima suap terkait proyek infrastruktur dan diduga menerima duit total Rp 550 juta.

’’Sejalan dengan penyidikan, KPK menetapkan enam orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Selain Saiful, diduga penerima lainnya yang juga jadi tersangka adalah Sunarti, Setyaningsih, kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; Judi Tetrahastoto, pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo; dan Sanadjihitu Sangadji, kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan. Sedangkan dua tersangka lainnya diduga sebagai pemberi adalah Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi dari swasta. (mto)

lili-pintauli-siregarkpkott-kpkpenyadapan-kpk

Baca Juga

Berita Lainnya